1066 Shares 10487 Views

100 % Gugatan JR -ANCE Dimenangkan Bawaslu

Feb 19, 2018
1066 10488

ALS-MEDAN

Bakal calon Gubernur Sumatera Utara JR Saragih merasa mendapat perlakuan tak adil dari KPU Sumut. Hal ini disampaikan , Ikhwaludin Simatupang, yang menjadi kuasa hukum JR Saragih dalam sengketa pencalonan Pilgubsu 2018, di Bawaslu Sumut.

KPU Sumut telah mencoret pasangan JR Saragih-Ance Selian karena legalisir ijazah SMA JR Saragih tidak diakui. “Yang menjadi catatan kita paling sangat tidak adil adalah kita baru tahu surat itu ketika berita acara perbaikan diserahkan, bertanggal 9 Februari. Itu tanggal yang sama dengan pleno penetapan Paslon. Jadi kita gak bisa ngapa-ngapain lagi,” kata Ikhwaludin, Senin (19/2/2018).

Semestinya, kata dia, berita acara hasil berifikasi perbaikan disampaikan terlebih dahulu sebelum penetapan Paslon sehingga mereka bisa memperbaiki kekurangan. Namun, nasi telah menjadi bubur. Dan JR-Ance telah dicoret oleh KPU Sumut karena legalisir ijazah SMA Iklas Prasasti atas nama JR Saragih tidak diakui.

Sepekan setelah penetapan Paslon Pilgub Sumut, tim kuasa hukum JR telah mendaftarkan permohonan sengketa ke Bawaslu Sumut dan melengkapi berkas permohonan serta bukti-bukti.

Mereka pun optimis menghadapi sengketa melawan KPU di Bawaslu. “Menurut kita dari norma perundang-undangan, 100% kita akan dimenangkan. Tapi semua itu kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa, kita gak bisa takabur,” ungkapnya.

Ada beberapa alasan yang mendasari keyakinan mereka. Pertama, kata dia, bila mengacu pada UU 10/2016, maka ijazah pendidikan terakhir yang menjadi syarat calon. Sementara JR Saragih, telah menyerahkan ijazah S3-nya. “Makanya kita gak usah diskusi lagi soal STTB itu,” kata dia.

Kemudian, ia melanjutkan, bila mengacu pada surat Sekdis, menurutnya, satu versi menyatakan tidak ada legalisasi, tapi dari sisi lain ijazah JR Saragih bener ada nomornya.

“Artinya itu kan secara subtansi yuridis, melegalisasi. Perbedaannya hanya stempel, tanda tangan. Pertanyaannya, siapa yang melegalisasi satuan sekolah yang sudah tutup? Itu kepala dinas. Jadi gak ada hubungan dengan sekretaris dinas. Kalau kita lebih ke dalam lagi, kita kan gak tahu pengarsipan mereka di sana. Kalau kita kan menghadirkan legalisasir 2017, keterangan Sekdis ini kan 2018. Memang kita gak ada legalisir 2018, tahu 2017 bener kita ada. Jadi itu kan kan gak harus jadi pertimbangan KPU surat sekrektaris dinas. Apalagi surat jatuhnya tertanggal 22, sementara batas klarifikasi perbaikan itu 18-20 itu sudah lewat,” jelasnya.

Dalam penanganan sengketa pencalonan, Bawaslu Sumut punya tenggat waktu 12 hari untuk menyelesaikan sengketa. Waktu 12 hari dihitung sejak sengketa resmi teregistrasi. Informasi yang diperoleh, hari ini adalah hari terakhir tim JR melengkapi berkas laporan untuk meregistrasi permohonan sengketa. (MD)

You may be interested

Mantan Dirut PDAM dan Kepala BPBD Harus Diperiksa
Berita, Siantar
0 shares205 views

Mantan Dirut PDAM dan Kepala BPBD Harus Diperiksa

REDAKSI - Jul 20, 2018

ALS-SIANTAR Baru mengakhiri jabatan nya selama lebih dari 8 Tahun sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Uli, Nama Badri Kalimantan langsung santer disebut terlibat…

164 Mayat Terkatung di Danau Toba, Presiden Harus Turun Tangan
Berita, Jakarta
0 shares199 views

164 Mayat Terkatung di Danau Toba, Presiden Harus Turun Tangan

REDAKSI - Jul 20, 2018

Oleh: Natalius Pigai Sudah 1 Bulan, KM Sinar Bangun yang tenggelam tanggal 18 Juni 2018 di perairan danau Toba Sumatera Utara telah meninggalkan…

Wakil Walikota Siantar Lantik 23 Pejabat Eselon
Berita, Siantar
46 shares390 views

Wakil Walikota Siantar Lantik 23 Pejabat Eselon

REDAKSI - Jul 20, 2018

ALS-SIANTAR Bertempat diruang data pemko pematangsiantar, Wakil Walikota Pematangsiantar ,Togar Sitorus SE MM, melantik 23 Pejabat Eselon di jajaran pemerintah kota. Dalam amanat…

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Most from this category