16 Shares 256 Views

DPW TOPAN RI Temukan Dugaan Korupsi Realisasi DD Nagori Talang Bayu

Mei 17, 2018
16 257

ALS-HUTABAYU

Komandan investigasi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Topan RI menemukan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi pada realisasi Dana Desa (DD) di Nagori Talang Bayu, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun.

Menurut Simon Nainggolan, Komandan Investigasi DPW Topan RI, bahwa realisasi anggaran terhadap kegiatan tidak sesuai dengan volume yang tertera di RAB serta LPJ realisasi.

” Seperti yang kita temukan di lapangan, bahwa seyogia nya ukuran terhadap item pekerjaan rabat beton di huta talang yang bersumber dari dana desa 2017 adalah 3m X 0,2m X 226m atau sama dengan volume 135,6 m3. Tetapi fakta lapangan yang ditemukan terjadap item pekerjaan tersebut ketebalan hanya 0,1m, maka di dapat asumsi kalau volume hanya 67,8 m3, ” ujar dirinya.

Perbuatan tersebut, masih kata Simon, sama dengan atau dengan kata lain hanya 1/2 dari ukuran yang ada di RAB dan LPJ.

Menurut data yang ada, sambung Ia kembali, anggaran yang bersumber dari APBN untuk beban rebat beton dimaksud senilai Rp. 198.361.940,-. Maka kuat diduga atas item pekerjaan ini telah terjadi tindak pidana korupsi atas uang negara sebesar 1/2 dari anggaran atau di duga Negara Republik Indonesia telah dirugikan senilai +/- Rp. 90.949.954,-.

Atas dasar temuan itu, tim mendatangi kantor Camat Huta Bayu Raja. Dengan membawa surat permohonan permintaan foto copy Rab serta LPJ atas atas item pekerjaan yang diduga terjadi tindak pidana korupsi.

” Tim investigasi mencoba untuk klarifikasi dengan pangulu setempat. Tetapi pangulu setempat hanya mangatakan kalau hal itu karna bidang jalan tidak rata. Suatu hal yang kurang bisa diterima akal. Karena kedua bidang jalan berukuran ketebalan yang sama, ” penjelasan Simon atas nota pangulu.

Selanjutnya tim menggali informasi kepada pihak camat, menurut camat pihak nya tidak mengetahui. Tetapi LPJ memang sudah kelar.

” Yang menjadi pertanyaan, saat LPJ di buat, apakah pihak kecamatan tidak melakukan peninjauan dan pengukuran. Serta bagaimana peran pendamping desa serta pendamping lokal desa juga pihak kecamatan. Mengapa LPJ bisa di nyatakan sesuai dengan RAB serta tidak ada kekurangan??. Padahal begitu jelas, fakta lapangan pengerjaan atau Realisasi tidak sesuai dan patut diduga adanya tindak pidana korupsi yang merugikan negara, ” cerca dirinya.

Tetapi sungguh miris, dimana Kita ketahui sesuai Undang undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kita sebagai warna negara bisa dan dapat meminta informasi apalagi hal ini menyangkut uang rakyat.

” Ibu camat menjawab tidak bisa membalas surat permohonan dari LSM TOPAN RI SUMUT atas anjuran dari salah satu kabid di dinas pemberdayaan masyarakat desa kabupaten Simalungun berinisial TG, ” kata Simon.

Oleh karena mendapat sambutan kurang baik dari kecamatan huta bayu raja, tim melanjutnya investigasi untuk mendapatkan data dari dinas pemberdayaan masyarakat desa kabupaten Simalungun. Ibu kadis yang di temui di kantor nya, tidak dapat memberikan informasi data foto copy LPJ atas realisasi Dana desa pada desa Talang Bayu, kecamatan huta bayu raja. Sebab mereka hanya mau memberikan apa bila ada anjuran dari sekretariat kabupaten.

Aneh, tim investigasi Topan RI Sumut menanyakan kepada ibu kadis apakah dinas pemberdayaan di Kabupaten Simalungun tidak berada di bawah kementrian BPMN?. Hal ini tidak di jawab ibu kadis, hanya kembali mengatakan untuk kordinasi dengan sekretariat Kabupaten.

Dari investigasi yang dilakukan serta kordinasi dan konfirmasi..
Tim Investigasi Topan Ri Sumut menduga adanya persekongkolan secara struktur dalam hal penyaluran, pelaksanaan serta Laporan atas Dana desa yang terjadi di kabupaten Simalungun terkait meloloskan terduga tindak pidana korupsi.

Tim menilai kurang tepat pernyataan ibu kadis, sebab kabupaten secara sekteriat, sementara tim meminta data dari struktur kementrian yang berada di kabupaten.

Untuk itu. TOPAN RI Sumut Melaporkan hasil temuan dugaan KORUPSI APBN ini kepada pihak Polda Sumatera utara, Cc. SUBDIT III TIPIKOR DITRESKRIMSUS. Semoga hal ini bisa membuka tabir korupsi dan menjadi efek jera bagi para koruptor di negri ini.
Demikian penjelasan Simon Nainggolan selaku komandan Investigasi TOPAN RI SUMUT. (D1)

You may be interested

Ratusan Rumah Terbakar di Batam, Kerugian Miliaran Rupiah
Berita
27 shares139 views

Ratusan Rumah Terbakar di Batam, Kerugian Miliaran Rupiah

REDAKSI - Jul 14, 2018

ALS-BATAM Jika sudah kehendakNya, siapa pun tak boleh menghalangi. Seperti yang terjadi di pulau Batam pada hari ini Sabtu (14/07/2018) pagi tadi. Ratusan…

Martin Hutabarat : Partai Gerindra Jaminannya Menjaga Kerukunan di Indonesia
Berita, SUMUT
5 shares71 views

Martin Hutabarat : Partai Gerindra Jaminannya Menjaga Kerukunan di Indonesia

REDAKSI - Jul 14, 2018

ALS-SUMUT Martin Hutabarat, Anggota DPR RI, melaksanakan kegiatan Sarasehan Kebangsaan bersama kadernya di Nagori Sirube Rube, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, Sabtu (14/07/2018).…

Hari Ini Martin Hutabarat Adakan Sarasehan Kebangsaan
Berita, SUMUT
13 shares81 views

Hari Ini Martin Hutabarat Adakan Sarasehan Kebangsaan

REDAKSI - Jul 14, 2018

ALS-SIDAMANIK Hari ini akan ada kegiatan sarasehan kebangsaan yang diadakan oleh Martin Hutabarat SH,Anggota DPR RI. Kegiatan yang dilaksanakan di Lapangan Umum Kecamatan…

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Most from this category