7 Shares 286 Views

Kementrian PPPA Terus Berjuang Membela Buruh Migran Dari Kasus Kekerasan dan Diskriminasi

Feb 10, 2018
7 287

ALS-JAKARTA

Diperkirakan ada 90 persen Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bermasalah pada kasus kekerasan dan diskriminasi, pada umumnya adalah perempuan. Penyebab TKI perempuan yang bermasalah itu disebabkan karena masih banyak TKI perempuan (buruh migrant) tidak mengetahui hak-haknya. Adapun kasus kekerasan dan diskriminasi yang TKI seperti mulai saat perekrutan, proses kerja, hingga ketika pindah kerja, masih banyaknya pelanggaran terhadap hak pekerja perempuan.

Kepada awak media, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), telah berupaya untuk mencari solusinya. Hal itu disampaikan Lies Rosdianty, Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan, Kemen PPPA. Dia mengungkapkan sejak tahun 2015 KemenPPPA berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) lain untuk terus berupaya dalam melindungi buruh migran Indonesia khususnya perempuan, baik perlindungan di dalam negeri maupun di luar negeri.

Tahun 2015 pemerintah sudah membentuk Peraturan Menteri PP dan PA No. 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja yang Responsif Gender dan Peduli Anak, dan membuat Kajian untuk Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Tahun 2016 membuat kajian tentang ketahanan keluarga. Tahun 2017 melakukan MoU tentang Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP), membentuk Peraturan Kepala BKN No. 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pemberian Cuti PNS, serta membuat draft Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan PRT.

“Tahun ini target yang dilakukan yaitu memfasilitasi Peningkatan Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan, serta memfasilitasi Peningkatan perusahaan pembina pekerja perempuan terbaik. Pemerintah juga menyiapkan upaya jangka kedepan yang akan dilakukan pada tahun 2019 yaitu membentuk Posko Pengaduan Bagi Pekerja Perempuan di Kawasan Industri serta membentuk Fasilitasi penyediaan sarana kerja yang Responsif Gender dan Peduli Anak,” ujarnya dalam keterangan pers kepada awak media berapa waktu lalu.
Dalam upaya perlindungan bagi keluarga TKI, sejak tahun 2015 telah dibentuk kelompok Bina Keluarga TKI (BK-TKI) di 71 Desa, 63 Kecamatan dan 36 Kab./Kota di Indonesia, pada tahun 2016 kembali membentuk BK-TKI di 21 Desa, 15 Kecamatan dan 12 Kab./Kota lainnya. Tahun 2017 kembali membentuk BK-TKI di 23 Desa 20 Kecamatan dan 10 Kab/Kota, selain itu melakukan MoU tentang Sinergitas Program Desa Migran Produktif dan Program Gerakan Perempuan Mandiri, serta membentuk UU No.18 Th. 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Kemudian langkah dilakukan yaitu melakukan Penguatan dan pembinaan BK-TKI. Target di Tahun 2019, yaitu melakukan Sinergitas Program BK-TKI dan Desmigratif di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota serta mengintegrasikan Pelatihan Penguatan Mental Calon TKI ke dalam Kurikulum Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP). Hingga saat ini telah terbentuk 117 kelompok kerja BK-TKI yang menjangkau hingga ke tingkat desa di 106 desa/kelurahan, 90 kecamatan, 63 kabupaten/kota, 12 provinsi, sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja migran seperti memberikan modal dengan meningkatkan keterampilan melalui BK-TKI. KemenPPPA juga telah melakukan peningkatan keterampilan kepada 2662 orang calon TKI di 7 provinsi di tahun 2016.

KemenPPPA juga melakukan upaya dalam memperkuat ketahanan keluarga melalui Pelatihan Ketahanan Keluarga dan Pemenuhan Hak Anak kepada 1.200 orang yang dibagi kedalam 12 kelompok di 3 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB. Dalam pelatihan ini anak dan pengasuhnya diberi pelatihan tentang bagaimana cara mendidik anak dengan baik sekaligus bagaimana cara melakukan pendekatan pengasuhan pada anak agar tidak beralih ke hal negatif. Hal ini dilakukan mengingat rentannya ketahanan keluarga pada TKI, dilihat dari tingginya tingkat perceraian pada TKI.

Selain itu, KemenPPPA juga banyak menggandeng LSM dan organisasi buruh migran, seperti SBMI telah dan akan terus melakukan berbagai upaya memberdayakan dan melindungi buruh TKI Perempuan yang bekerja diluar negeri dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berbagai upaya tersebut antara lain: 1. Dalam upaya mencegah meningkatkan kasus TPPO, Kementerian PPPA bersama SBMI akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui Film “Impian Negeri Berkabut”, yang menceritakan mengenai perjuangan hidup para buruh migran korban trafficking. 2. Melakukan kegiatan smart parenting kepada 50 anak buruh migran serta pengasuhnya, mengingat kondisi anak TKI yang telah lama berpisah dengan ibunya, mereka memiliki cara komunikasi dan perilaku yang berbeda dengan anak pada umumnya, sekaligus memastikan gizi anak buruh migran lebih terjamin.

Kemudian yang ke 3. Mensosialisasikan kepada orang tua yang mengasuh untuk tidak memanjakan anak TKI dengan penggunaan gadget yang berlebihan. 4, Melakukan sosialisasi migrasi aman di penampungan PJTKA, lebih fokus kepada upaya pencegahan, memastikan apakah sistem perekrutan berjalan dengan aman dan legal sesuai prosedur. Dan ke 5, Melakukan sosialisasi bahaya HIV/AIDS kepada para buruh migran.

Tegasnya, KemenPPPA menyampaikan telah banyak mendukung dalam memperjuangkan hak-hak para buruh migran Indonesia dalam agenda pemberdayaan buruh migran dan mengantisipasi kasus-kasus kejahatan (Nanggar/AH)

You may be interested

Wewujudkan TNI AD Bebas Dari Narkoba, Korem 022/PT Melaksanakan Test Urine
Berita, SUMUT
0 shares5 views

Wewujudkan TNI AD Bebas Dari Narkoba, Korem 022/PT Melaksanakan Test Urine

REDAKSI - Agu 15, 2018

ALS-SIANTAR Sebanyak 50 orang anggota Korem 022/PT  melaksanakan tes urine di Makorem 022/PT Jalan Asahan Km 3,5 Pematangsiantar. Kegiatan tes urine ini langsung…

Tak Kunjung Dikerjakan, Warga Hutabayu Merasa Kecewa
Berita, Simalungun
0 shares21 views

Tak Kunjung Dikerjakan, Warga Hutabayu Merasa Kecewa

REDAKSI - Agu 15, 2018

ALS-HUTABAYU Proyek pembangunan peningkatan jalan Hutabayu Raja terkesan di telantarkan. Hal itu dikatakan puluhan orang warga Hutabayu Raja pada www.akarliputan sumut com, pada…

Diwarnai Aksi Kejar Kejaran, Polsek Lahusa Polres Nisel Berhasil Sita 700 Liter Tuak Suling
Berita, SUMUT
0 shares25 views

Diwarnai Aksi Kejar Kejaran, Polsek Lahusa Polres Nisel Berhasil Sita 700 Liter Tuak Suling

REDAKSI - Agu 15, 2018

ALS-NISEL Petugas Kepolisian Sektor Lahusa Polres Nias Selatan Sumatera Utara, menggagalkan peredaran minuman keras jenis tuak suling sebanyak 700 liter yang berasal dari…

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Most from this category