0 Shares 200 Views

KPU RI : Jika Bentuknya Rekomendasi Boleh Ditafsirkan, Tapi Putusan Wajib Dilaksanakan

Mei 15, 2018
0 201

ALS-JAKARTA

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman, menegaskan bahwa Bawaslu mempunyai kewenangan baru yang harus dijalankan KPU.

Menurutnya, dalam sidang ada dua hal yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Berupa rekomendasi, atau berupa putusan yang sebenarnya ada di undang-undang nomor 7 tahun 2017. Bahwa bawaslu diberi kewenangan untuk memutus.

“Kalau keluarnya berupa putusan, KPU tidak boleh menafsir. Apapun bunyi dan isi putusan KPU harus dijalankan dalam waktu yang sudah ditentukan,” ucap Arief Budiman, dalam video yang diunggah rumahpemilu.org.

Mantan anggota KPU Jawa Timur ini juga mengatakan, apabila dalam surat yang dikeluarkan Bawaslu berupa rekomendasi agak merepotkan KPU, karena dugaan pelanggaran administratif, KPU sudah mengatur dalam peraturan KPU nomor 25 Tahun 2013.

“Jadi dulu KPU berpedoman pada peraturan KPU nomor 44 tahun 2008. Namun karena regulasi berubah, kemudian menyesuaikan pada peraturan KPU nomor 25 tahun 2013. Terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi. Olehnya karena itu KPU diberi kewenangan meneliti kalau bentuknya rekomendasi. Tapi kalau bentuknya putusan itu wajib tanpa harus verifikasi, kaji, dan menafsirnya lagi,” jelasnya.

Dikaitkan dengan Pilkada Makassar, dimana Panwaslu Makassar pada Minggu 13 Mei 2018 menerima permohonan DIAmi atas sengketa Pilkada Makassar.

Pakar Hukum Tata Negara asal Kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Prof, Dr. Aminuddin Ilmar mengungkapkan putusan Panwaslu Makassar wajib dilaksanakan oleh KPU Makassar. Kewajiban KPU Makassar kata dia, karena berdasarkan undang-undang yang berlaku, keputusan Panwaslu tersebut bersifat final dan mengikat.

“Kalau berdasarkan apa yang menjadi keputusan panwas kemarin, dan berdasarkan ketentuan Undang-undang 10 tahun 2016, di situ disebutkan bahwa putusan panwas merupakan putusan terakhir dan bersifat mengikat,” tegasnya, Senin (14/5/2018) kemarin.

Jika KPU tidak melaksanakan, maka ada beberapa sanksi yang bisa diterima. Mulai dari sanksi administratif, pemecatan, hingga sanksi pidana.

“Bisa dipidana, dan bisa juga dilaporkan ke bawaslu, kemudian ke DKPP, nanti DKPP akan ambil tindakan. Sanksinya berat, bisa pemecatan pada semua anggota KPU. Itu namanya pembangkangan,” paparnya.

KPU disebutnya tidak memiliki pilihan lain selain melaksanakan putusan panwaslu. Alasannya karena sebelumnya KPU telah melaksanakan keputusan Mahkamah Agung (MA).

Keputusan MA tersebut dieksekusi dengan terbitnya SK KPU nomor 64 yang membatalkan pencalonan pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi).

Namun, SK tersebut digugat melalui panwaslu karena terdapat cacat substansi, dan ada pihak yang merasa dirugikan. Artinya, menurut dia, yang digugat bukanlah keputusan MA, meskipun dasarnya bahwa KPU jalankan putusan MA.

Gugatan di panwaslu sangat memiliki dasar, karena hal itu merupakan ranah sengketa pilkada, dan ada pasangan calon yang dirugikan.

“Nah ini yang harus dipahami, bahwa putusan MA itu kan sudah dieksekusi, jadi jangan dikira bahwa tidak pernah dieksekusi,” pungkasnya.

Dengan demikian, Prof Aminuddin Ilmar menambahkan, tidak bisa lagi dipertentangkan bahwa ada 2 keputusan yang harus dilaksanakan oleh KPU.

Jika KPU melaksanakan keputusan panwas, disebutnya tidak ada pihak yang dirugikan. Namun jika ada yang merasa dirugikan terhadap keluarnya keputusan tersebut, maka dia boleh mengajukan gugatan sengketa. (**)

You may be interested

Mantan Dirut PDAM dan Kepala BPBD Harus Diperiksa
Berita, Siantar
0 shares205 views

Mantan Dirut PDAM dan Kepala BPBD Harus Diperiksa

REDAKSI - Jul 20, 2018

ALS-SIANTAR Baru mengakhiri jabatan nya selama lebih dari 8 Tahun sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Uli, Nama Badri Kalimantan langsung santer disebut terlibat…

164 Mayat Terkatung di Danau Toba, Presiden Harus Turun Tangan
Berita, Jakarta
0 shares201 views

164 Mayat Terkatung di Danau Toba, Presiden Harus Turun Tangan

REDAKSI - Jul 20, 2018

Oleh: Natalius Pigai Sudah 1 Bulan, KM Sinar Bangun yang tenggelam tanggal 18 Juni 2018 di perairan danau Toba Sumatera Utara telah meninggalkan…

Wakil Walikota Siantar Lantik 23 Pejabat Eselon
Berita, Siantar
46 shares390 views

Wakil Walikota Siantar Lantik 23 Pejabat Eselon

REDAKSI - Jul 20, 2018

ALS-SIANTAR Bertempat diruang data pemko pematangsiantar, Wakil Walikota Pematangsiantar ,Togar Sitorus SE MM, melantik 23 Pejabat Eselon di jajaran pemerintah kota. Dalam amanat…

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Most from this category