20 Shares 767 Views

Menang Gugatan Upah Padat Karya, KSBSI : Ini Baru Awal Pertempuran

Feb 06, 2018
20 768

ALS-JAKARTA

Tim Advokasi Federasi Serikat Buruh Garteks, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FSB Garteks KSBSI) baru saja memenangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Jawa Barat, terkait gugatan kebijakan “Upah Padat Karya” yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat. Kebijakan itu berlaku seperti di Kota Bekasi, Kab. Purwakarta, Kota Depok dan Kabupaten Bogor.

Hal itu disampaikan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) FSB Garteks-KSBSI, Ary Joko Sulistyo, Trisnur Priyanto SH, bersama Elly Rosita Silaban (DEN KSBSI), dalam keterangan pers di kantor KSBSI.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Trisnur Priyanto, ketua tim hukum FSB Garteks KSBSI menyampaikan bahwa gugatan hukum upah padat karya ke Gubernur Jawa Barat merupakan yurisprudensi buat aktivis buruh di Bogor dan daerah lain dalam penentuan upah buruh.

“Kemenangan gugatan tim advokasi Garteks KSBSI melawan kebijakan upah padat karya, gubernur Jawa Barat, merupakan pembelajaran hukum buat bangsa ini. Buruh tidak bisa diperlakukan semena-mena, karena kami juga bisa melawan dengan cara hukum, jadi buruh tidak hanya jago demo,” ucapnya, di Cipinang Muara, Selasa 6 Februari 2016.

Kronologisnya, tahun lalu tanggal 17 Oktober 2017, Fsb Garteks KSBSI resmi mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung terkait kebijakan SK Gubernur Nomor: 561/Kep.679-Yanbangsos/2017 Tentang Upah Minimum Industri Padat Karya Tertentu Jenis Industri Pakaian Jadi/Garmen di Kabupaten Bogor Tahun 2017 tertanggal 28 Juli 2017.
Setelah melewati proses persidangan yang cukup melelahkan di PTUN Bandung, akhirnya perjuangan itu membuahkan hasol. Hari Kamis, 01 Februari 2017, lalu akhirnya Majelis Hakim PTU Bandung memutuskan keadilan yang berpihak pada kepentingan buruh.

Ada pun putusan atas gugatan FSB Garteks SBSI dibacakan pada sidang oleh Majelis Hakim, dengan Nomor Putusan 133/G/2018/PTUN.BDG, dalam amar putusan dan eksepsi memutuskan Majelis Hakim menolak eksepsi pihak tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim memutuskan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Begitu juga, terkait keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.679-Yanbangsos/2017 tentang Upah Minimum Industri Padat Karya Tertentu Jenis Industri Pakaian Jadi / Garmen di daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017, Majelis Hakim juga menyatakan batal dan tidak sah. Selanjutnya, Mejelis Hakim memutuskan untuk mewajibkan pihak tergugat mencabut Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.679-Yanbangsos/2017 tentang Upah Minimum Industri Padat Karya Tertentu Jenis Industri Pakaian Jadi /Garmen di Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 bertanggal 28 Juli 2017. Dan keputusan terakhir menghukum pihak tergugat untuk membayar biaya perkara.

Langkah selanjutnya Tim Advokasi Garteks KSBSI sudah melayangkan surat kepada Gubernur Jawa Barat setelah 14 hari putusan ini dibacakan. Saat ini, tim advokasi Garteks KSBSI masih menunggu respon dari pihak Gubernur Jawa Barat, apakah akan menempuh upaya hukum lebih lanjut atau tidak.

“Kalau nantinya pihak gubernur Jawa Barat melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), akan kami ladeni. Karena pertempuran belum selesai,justru ini baru awal pertempuran jika pihak gubernur Jawa Barat mereka mengambil langkah hukum selanjutnya,” tegasnya.

Sementara itu, Ary Joko Sulistyo, menegaskan kebijakan upah padat karya merupakan kebijakan akal-akalan gubernur Jawa Barat dan pengusaha. Pasalnya, setelah FSB Garteks KSBSI melakukan bedah kasus, ternyata SK Upah Minimum Padat Karya, gubernur Jawa Barat banyak melanggar ditemukan regulasi UU Ketenagakerjaan, baik dari Pasal 88 ayat (1), ayat (2) UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah atau PP No. 78 tahun 2015, Tentang Pengupahan dan juga telah melanggar pasal 5, pasal 10 ayat UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan AUPB).

“Akibat kebijakan Upah Minimum Padat Karya yang hanya mengacu pada fakta empiris justru hanya merugikan buruh di sektor industri garmen dan pakaian, karena ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) makin marak terjadi,” bebernya.
Saat ini tim advokasi Garteks KSBSI sedang menunggu sikap dari Gubernur Jawa Barat. Jika Gubernur menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum ke tingkat PT TUN, dia mengatakan sudah siap bertarung wacana hukum. Tapi jika dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Undang-undang, Gubernur Jawa Barat tidak menggunakan hak banding dan tenggat waktu untuk Banding telah terlampaui, maka pihaknya kami akan mengirimkan surat kepada Gubernur agar segera melaksanakan isi putusan tersebut.

“Apabila Gubernur Jawa Barat tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut kami akan meminta upaya paksa kepada PTUN Bandung sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat (4) UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu, Dalam hal Tergugat tidak bersedia melaksanakan pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administrative,” tutupnya. (AH)

You may be interested

Wewujudkan TNI AD Bebas Dari Narkoba, Korem 022/PT Melaksanakan Test Urine
Berita, SUMUT
0 shares5 views

Wewujudkan TNI AD Bebas Dari Narkoba, Korem 022/PT Melaksanakan Test Urine

REDAKSI - Agu 15, 2018

ALS-SIANTAR Sebanyak 50 orang anggota Korem 022/PT  melaksanakan tes urine di Makorem 022/PT Jalan Asahan Km 3,5 Pematangsiantar. Kegiatan tes urine ini langsung…

Tak Kunjung Dikerjakan, Warga Hutabayu Merasa Kecewa
Berita, Simalungun
0 shares17 views

Tak Kunjung Dikerjakan, Warga Hutabayu Merasa Kecewa

REDAKSI - Agu 15, 2018

ALS-HUTABAYU Proyek pembangunan peningkatan jalan Hutabayu Raja terkesan di telantarkan. Hal itu dikatakan puluhan orang warga Hutabayu Raja pada www.akarliputan sumut com, pada…

Diwarnai Aksi Kejar Kejaran, Polsek Lahusa Polres Nisel Berhasil Sita 700 Liter Tuak Suling
Berita, SUMUT
0 shares25 views

Diwarnai Aksi Kejar Kejaran, Polsek Lahusa Polres Nisel Berhasil Sita 700 Liter Tuak Suling

REDAKSI - Agu 15, 2018

ALS-NISEL Petugas Kepolisian Sektor Lahusa Polres Nias Selatan Sumatera Utara, menggagalkan peredaran minuman keras jenis tuak suling sebanyak 700 liter yang berasal dari…

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Most from this category