59 Shares 388 Views

Peran Pendamping Desa (PD) Tidak Berdampak Bagi Masyarakat Desa (1)

Feb 05, 2018
59 389

ALS-SIMALUNGUN

Peran Pendamping Desa (PD) di Simalungun khusunya di Kecamatan Purba tidak berdampak baik bagi masyarakat perdesaan. Akibat tidak sinergisnya para Pendamping Profesional ini berdampak buruk bagi pemberdayaan masyarakat desa, sehingga masyarakat buta tentang regulasi dan peruntukan Dana Desa (DD) yang dihibahkan oleh Pemerintah Pusat untuk menunjang perekonomian masyarakat desa berskala lokal.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa termaktub bahwa Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa yang bertujuan untuk Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntibilitas pemerintah desa dan pembangunan desa; Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif; Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antarsektor; dan Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris.

Dan pada pasal 4 jelas disebutkan Pendampingan Desa dilaksanakan oleh Pendamping yang terdiri atas a). Tenaga Pendamping Profesional; b). Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau c). Pihak Ketiga. Selanjutnya pada pasl 5 disebutkan Tenaga Pendamping Profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf (a) terdiri atas : a).

Pendamping Desa; b). Pendamping Teknis; dan c). Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat. Pendamping Desa bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Namun fakta dilapangan berbanding terbalik, Tugas yang diamanatkan kepada Tenaga Profesional atau yang biasa sebut Pendamping Desa (PD) ini tidaklah terlaksana dengan baik. Sehingga masyarakat di perdesaan tidak terdampingi oleh kehadiran Pendamping Desa (PD) yang ditempatkan Kementerian Desa disetiap kecamatan dan Nagori/desa.

Dengan ketidak fahaman masyarakat teradap pengelolaan Dana Desa (DD) ini mengakibatkan Pemerintah Nagori atau Pangulu sesuka hati mempergunakan dana tersebut. Lalu bagaimana peran masyarakat kawal dana desa? Ini jadi pertanyaan besar kepada pemerintah.

Sementara Beberapa lembaga negara juga telah diikut sertakan oleh Pemerintahan Jokowi dalam pengawasan dana desa seperti KPK, BPKP, Kejaksaan dan Kepolisian. Namun selain itu, diperlukan juga peran masyarakat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran dana desa untuk mencegah terjadinya korupsi. Untuk itu, masyarakat desa diharapkan peduli terhadap pengelolaan dana desa yang sejatinya juga berasal dari pajak yang telah dibayarkan masyarakat kepada negara.

Apa yang menjadi persoalan diatas, dibuktikan dengan kinerja para penguasa (Pangulu-red) di Nagori/desa di Kecamatan Purba Kaupaten Simaungun, dari hasil pantauan Media akarliputansumut.com di Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun, terhitung dari APBN Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 belum tepat sasaran.

Bagaimana tidak proyek Dana Desa dikerjakan sendiri-sendiri oleh Pangulu/Kepala Desa tanpa melibatkan masyarakat desa dan lebih parahnya lagi pengerjaannya terkesan asal jadi di tiap-tiap nagori/desa, sehingga ketahanan dan kualitas bangunan sangat diragukan tidak bertahan lama.

Lain lagi Anggaran proyek yang dipangkas dan di Mark-Up oleh Pangulu/kades itu sendiri sehingga mengurangi kapasitas maupun ukuran bahan.

Sepanjang tiga (3) tahun Dana Desa telah bergulir, masyarakat hanya dijadikan sebagai penonton yang tidak diperbolehkan bersuara, bahkan ada yang tidak bisa jadi penonton, karena tidak sempat menonton. Masyarakat dibodohi dan dibiarkan bodoh, peran Pendamping Desa (DP) yang diharapkan oleh Pemerintah untuk mengedukasi masyarakat, mendampingi masyarakat, mengentaskan kemiskinan dari pinggiran, bukan justru “menempel” ke kepala desa saja.

Dari amatan Media peran pendamping desa yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut, kebanyakan disibukan dengan urusan administratif saja, misalnya, minta tanda tangan Pangulu/kepala desa secara rutin, melengkapi data membuat laporan bulanan maupun laporan individu dan turun ke desa hanya formalitas saja.

Padahal Pendamping desa dituntut seharusnya mengawal, menggali potensi desa, menggerakan masyarakat, memfasilitasi musdes dan melakukan pemberdaayaan masyarakat desa. Supaya desa bisa berdaya dan mandiri dan sejahtera. (Sin)

You may be interested

Mantan Dirut PDAM dan Kepala BPBD Harus Diperiksa
Berita, Siantar
0 shares205 views

Mantan Dirut PDAM dan Kepala BPBD Harus Diperiksa

REDAKSI - Jul 20, 2018

ALS-SIANTAR Baru mengakhiri jabatan nya selama lebih dari 8 Tahun sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Uli, Nama Badri Kalimantan langsung santer disebut terlibat…

164 Mayat Terkatung di Danau Toba, Presiden Harus Turun Tangan
Berita, Jakarta
26 shares203 views

164 Mayat Terkatung di Danau Toba, Presiden Harus Turun Tangan

REDAKSI - Jul 20, 2018

Oleh: Natalius Pigai Sudah 1 Bulan, KM Sinar Bangun yang tenggelam tanggal 18 Juni 2018 di perairan danau Toba Sumatera Utara telah meninggalkan…

Wakil Walikota Siantar Lantik 23 Pejabat Eselon
Berita, Siantar
46 shares390 views

Wakil Walikota Siantar Lantik 23 Pejabat Eselon

REDAKSI - Jul 20, 2018

ALS-SIANTAR Bertempat diruang data pemko pematangsiantar, Wakil Walikota Pematangsiantar ,Togar Sitorus SE MM, melantik 23 Pejabat Eselon di jajaran pemerintah kota. Dalam amanat…

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Most from this category