63 Shares 578 Views

PNS Bisa Kampanye

Feb 05, 2018
63 579

ALS-SIANTAR

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur memperbolehkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan suami atau istri menjadi Calon Kepala Daerah / Calon Anggota Legislatif (Caleg) dan Calon Presiden / Wakil Presiden untuk mendampingi suami atau istrinya selama tahap penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018, Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, termasuk dalam kegiatan kampanye.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor B / 36 / M.SM.00.00 / 2018 tertanggal 2 Februari 2018, yang ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga Pemerintah (LPNK), para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para Pimpinan Lembaga Nonstruktural, para Gubernur, dan para Bupati / Wali kota.

Dalam SE itu, Bagi ASN yang suami atau menjadi anggota Calon Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden / Wakil Presiden dapat mendampingi suami atau istri selama proses penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018, Pileg 2019, dan Pilpres 2019 dalam hal:

Sebuah. Mendampingi suami / pada saat pendaftaran di KPUD maupun pada saat pengenalan kepada pers / masyarakat;

b. Menghadiri kegiatan kampanye yang dilakukan oleh suami atau istri, namun tidak dapat terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kampanye tersebut dan tidak menggunakan atribut instansinya, atribut partai politik atau atribut Calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah;

c. Foto bersama dengan suami atau istri yang menjadi calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, namun tidak mengikuti bentuk / gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan / tindakan.

Melalui SE ini, Menteri PANRB juga bersaudara, dalam rangka menjaga netralitas dan mencegah penggunaan fasilitas jabatan / negara, serta keputusan dan / atau tindakan yang dapat menguntungkan dan / atau satu pasangan calon, maka untuk ASN yang akan mendampingi suami atau istri berkampanye dalam Pilkada Serentak 2018 tersebut, Pileg 2019, dan Pilpres 2019, wajib mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara.

“Bagi ASN maksud yang akan mendampingi suami / istri dalam Pilkada Serentak 2018, atau Pileg 2019, dan / atau Pilpres 2019 atau tidak sesuai ketentuan, yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan,” bunyi poin ketiga SE Menteri PANRB tersebut.

Tembusan surat tersebut disampaikan kepada Presiden, Wakil Prediden, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KASN, Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu. ( Setkab Menpan RB ).

You may be interested

Mantan Dirut PDAM dan Kepala BPBD Harus Diperiksa
Berita, Siantar
0 shares205 views

Mantan Dirut PDAM dan Kepala BPBD Harus Diperiksa

REDAKSI - Jul 20, 2018

ALS-SIANTAR Baru mengakhiri jabatan nya selama lebih dari 8 Tahun sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Uli, Nama Badri Kalimantan langsung santer disebut terlibat…

164 Mayat Terkatung di Danau Toba, Presiden Harus Turun Tangan
Berita, Jakarta
0 shares201 views

164 Mayat Terkatung di Danau Toba, Presiden Harus Turun Tangan

REDAKSI - Jul 20, 2018

Oleh: Natalius Pigai Sudah 1 Bulan, KM Sinar Bangun yang tenggelam tanggal 18 Juni 2018 di perairan danau Toba Sumatera Utara telah meninggalkan…

Wakil Walikota Siantar Lantik 23 Pejabat Eselon
Berita, Siantar
46 shares390 views

Wakil Walikota Siantar Lantik 23 Pejabat Eselon

REDAKSI - Jul 20, 2018

ALS-SIANTAR Bertempat diruang data pemko pematangsiantar, Wakil Walikota Pematangsiantar ,Togar Sitorus SE MM, melantik 23 Pejabat Eselon di jajaran pemerintah kota. Dalam amanat…

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Most from this category