9 Shares 1052 Views

PP No 43 Tahun 2017 Memudahkan Korban Anak Tindak Pidana Mendapat Restitusi

Nov 01, 2017
9 1053

ALS|Jakarta

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017 baru saja diterbitkan pemerintah. Dimana, PP No 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban tindak Pidana, semakin memudahkan anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mengajukan ke pengadilan hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.

Inti dari PP No 43 Tahun 2017 adalah penyelesaian kasus korban anak yang berhadapan dengan hukum. Dimana, korban anak tersebut menjadi korban pornografi, kekerasan fisik, eksploitasi ekonomi atau seksual, penculikan atau perdagangan orang. Abdul Haris Semendawai, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengatakan sangat mengapresiasi lahirnya PP No.43 Tahun 2017.

Dia menilai dengan lahirnya PP tersebut, akan memudahkan aparat penegak hukum, termasuk LPSK dalam pemenuhan hak anak korban tindak pidana untuk mendapat restitusi.

“Dengan adanya PP No. 43 Tahun 2017, pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana di atur secara lebih khusus. Memang sudah waktunya kerugian yang di derita korban juga ditanggung pelaku dalam bentuk restitusi sebagai ganti rugi,” ujarnya, dalam konferensi pers di Kantor LPSK, Jakarta Timur, Rabu, 01 Oktober 2017.

Lalu berapa besaran restitusi yang diterima oleh korban? Haris mengatakan dalam PP tersebut sangat rinci dijelaskan bahwa penyidik dapat meminta penilaian besaran permohonan kepada LPSK. Kemudian, hasil penilaian LPSK itu dilampirkan pada berkas perkara kepada penuntut umum.

Begitu pula jika permohonan restitusi dilakukan pada tahap penuntutan, penuntut umum dapat penilaian besaran restitusi kepada LPSK dan mencantumkan permohonan restitusi dalam tuntutannya.

“Permohonan restitusi bisa diajukan sebelum atau setelah putusan pengadilan. Sebelum putusan , diajukan melalui tahap penyidikan dan penuntutan,” ucapnya.

Sebelum adanya PP tersebut, Haris menjelaskan LPSK sudah berpengalaman dalam memfasilitasi restitusi bagi korban tindak pidana, termasuk anak korban. Hal itu sesuai kewenangan LPSK berdasarkan Pasal 12A huruf j UU No 31 tahun 2014.

Dimana dijelaskan bahwa korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab.

Begitu juga, pada periode Januari sampai Oktober 2017, LPSK sudah memfasilitasi 82 permohonan restitusi yang terbagi atas tindak pidana perdagangan orang sebanyak 73 pemohon, tindak pidana penyiksaan sebanyak 3 pemohon dan tindak umum lainnya sebanyak 6 pemohon. (Andreas Hutagalung)

You may be interested

Ratusan Rumah Terbakar di Batam, Kerugian Miliaran Rupiah
Berita
27 shares139 views

Ratusan Rumah Terbakar di Batam, Kerugian Miliaran Rupiah

REDAKSI - Jul 14, 2018

ALS-BATAM Jika sudah kehendakNya, siapa pun tak boleh menghalangi. Seperti yang terjadi di pulau Batam pada hari ini Sabtu (14/07/2018) pagi tadi. Ratusan…

Martin Hutabarat : Partai Gerindra Jaminannya Menjaga Kerukunan di Indonesia
Berita, SUMUT
5 shares71 views

Martin Hutabarat : Partai Gerindra Jaminannya Menjaga Kerukunan di Indonesia

REDAKSI - Jul 14, 2018

ALS-SUMUT Martin Hutabarat, Anggota DPR RI, melaksanakan kegiatan Sarasehan Kebangsaan bersama kadernya di Nagori Sirube Rube, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, Sabtu (14/07/2018).…

Hari Ini Martin Hutabarat Adakan Sarasehan Kebangsaan
Berita, SUMUT
13 shares81 views

Hari Ini Martin Hutabarat Adakan Sarasehan Kebangsaan

REDAKSI - Jul 14, 2018

ALS-SIDAMANIK Hari ini akan ada kegiatan sarasehan kebangsaan yang diadakan oleh Martin Hutabarat SH,Anggota DPR RI. Kegiatan yang dilaksanakan di Lapangan Umum Kecamatan…

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Most from this category