19 Shares 290 Views

Tuntutan Buruh : Investor Multinasional Harus Patuh UU Ketenagakerjaan

Feb 21, 2018
19 291

ALS-JAKARTA

Dalam waktu dekat ini, pemerintah Indonesia akan melakukan pertemuan agenda perundingan dan perjanjian perdagangan EU-Indonesia (Comprehensive Economic Partnership Agreement-CEPA) putaran ke 4, yang diselenggarakan di Solo, Jawa Tengah pada 19-23 Pebruari 2017.Menyikapi agenda itu, Koalisi Masyarakat Sipil, dari organisasi KSBSI, IGJ, Walhi, KRUHA, Sawit Watch, Labor Institute Indonesia, KNTI, KIARA, Bina Desa, SPI dan sektor lainnya melakukan konsolidasi dan diskusi untuk memberikan sikap dan saran kepada tim perunding CEPA UE-Indonesia nanti.

Agenda diskusi itu membahas seperti isu dampak pembangunan terhadap lingkungan seperti perkebunan Kelapa Sawit, buruh, nelayan, digitalisasi dan lainnya. Salah satunya, dalam acara diskusi itu, Sulistri, Deputi Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) yang didampingi Nichole Mathot dari CNV International, menyoroti dilema buruh Indonesia yang bekerja perkebunan Kelapa Sawit. Hematnya, dia menyampaikan masih banyak perusahaan perkebunan Kelapa Sawit yang masih banyak mengabaikan hak dan kesejahteraan buruh formal dan informal selama mereka bekerja.

“Mereka tidak di ikut sertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan membayar upah layak terhadap buruh formal dan informal,” ujarnya, di Universitas Indonesia (UI), Jakarta Pusat, 20 Februari 2018.

Padahal, Indonesia sudah meratifikasi 8 konvensi dasar ILO dan Konvensi no. 144 tentang Konsultasi Tripartit atau dialog antara perwakilan pemerintah, serikat buruh dan pengusaha. Namun fakta yang terjadi, Konvensi ILO 144 masih belum sesuai dengan realitasnya.

Selain itu, KSBSI telah beraudiensi dengan Kementerian Perdagangan untuk menyampaikan rekomendasi KSBSI terhadap CEPA tahun lalu. Dalam pertemuan itu membahas agar isi CEPA tidak mengurangi isi dan makna peraturan perundangan yg melindungi buruh yang sudah ada di Indonesia, CEPA harus memiliki mekanisme pengawasan yang jelas yang melibatkan SP/SB dan CSO, proses perundingan transparan dan melakukan konsultasi dengan stakeholder.

“Kami berharap dalam agenda CEPA nanti, pemerintah dan pimpinan negara Eropa yang hadir di agenda CEPA juga bisa menerima saran yang kami rekomendasikan. Jika ada investor multi nasional yang berbisnis di Indonesia, harus mengikuti peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia. Berpihak pada hak kesejahteraan buruh dan juga tidak mengekang kebebasan berserikat,” pungkasnya.

Sulistri juga menyampaikan dilema buruh dalam perkebunan Kelapa Sawit masih sulit diselesaikan dalam kampanye advokasi. Intinya, dia menekankan pemerintah dan negara-negara yang melakukan perundingan perdagangan harus transparan. Pasalnya, selama ini masyarakat sangat minim mengetahui perkembangan perjanjian CEPA, bahkan Sulistri menilai Kementerian Perdagangan terkesan diam-diam melakukan agenda CEPA selama ini.

“Masyarakat berhak untuk mengetahuinya agar bisa memberikan saran dan kritik selama proses perundingan dan perjanjian agenda CEPA berjalan.
Intinya, KSBSI bersama kelompok gerakan sosial lainnya akan terus melakukan negosiasi dan mempengaruhi pemerintah dan delegasi negara-negara Eropa agar aspirasi mereka diterima. Sulistri mengatakan agenda CEPA yang sedang berjalan tidak mungkin bisa dihentikan.

“Satu-satunya yang harus kita lakukan adalah melakukan negoisasi dan mempengaruhi agar aspirasi kita bisa diterima. Kami minta pemerintah juga harus bersikap transparan, karena selama ini proses agenda CEPA terkesan tertutup,” tutup Sulistri. (AH)

You may be interested

Kemendag Wajibkan Pencantuman Label Pada Kemasan Beras Untuk Lindungi Konsumen
Berita, Jakarta
0 shares9 views

Kemendag Wajibkan Pencantuman Label Pada Kemasan Beras Untuk Lindungi Konsumen

REDAKSI - Agu 20, 2018

ALS-JAKARTA Kementerian Perdagangan (Kemdag) terus berupaya melindungi konsumen khususnya konsumen beras. Salah satunya dengan mewajibkan pencatuman label pada kemasan beras. Hal ini tertuang…

Tentara Pembebasan Nasional OPM Tembak dan Panah Dua Prajurit TNI
Berita, Nasional
0 shares11 views

Tentara Pembebasan Nasional OPM Tembak dan Panah Dua Prajurit TNI

REDAKSI - Agu 20, 2018

ALS-IRIAN JAYA Kelompok Bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka kembali beraksi dengan melakukan pembunuhan terhadap anggota TNI pada Minggu (19/07/2018) kemarin di…

Dua Anggota TNI Tewas Ditembak Disaat Mengangkut Makanan Yang Akan Dibagikan Untuk Anak-Anak
Berita, Peristiwa
0 shares21 views

Dua Anggota TNI Tewas Ditembak Disaat Mengangkut Makanan Yang Akan Dibagikan Untuk Anak-Anak

REDAKSI - Agu 20, 2018

ALS-JAYAPURA Dua anggota TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan (Pamrahwan) tewas ditembak Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB). Dua prajurit itu…

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Most from this category